22 September 2010

Dadang M Naser Unggul Sementara di Pemilihan Bupati Bandung

Posted by

TEMPO Interaktif, Bandung - Pasangan nomor urut 7, Dadang M Nasaer – Deden R Rumaji, unggul sementara dalam Pemilihan Kepala Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang digelar pada Ahad (29/8).

Tim DNDR Minta Polisi Usut Kasus Rekayasa IT

Posted by

SOREANG, (PR).-
Tim pemenangan pasangan Dadang M. Naser-Deden R. Ru-mandji (DNDR) meminta kepolisian segera mengungkap kasus rekayasa teknologi informasi (TI) penghitungan suara

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen

Posted by

DAYEUHKOLOT, TRIBUN - Tingkat partisipasi pemilih pada pemilukada Kabupaten Bandung pada Minggu (29/8), hanya berkisar 55 persen. Angka ini turun 15 persen dari partisipasi memilih pada pileg dan pilpres 2009 silam.

Tim Advokasi Yadi-Rusna Siapkan Langkah Hukum

Posted by

SOREANG, (PRLM).- Ketua Tim Advokasi Hukum pasangan nomor urut 5 Yadi Srimulyadi-Rusna Kosasih, Toni Permana, mengatakan tidak akan menerima hasil tabulasi real count versi KPU Kab. Bandung jika belum ada klarifikasi resmi dari KPU Kab. Bandung mengenai dugaan manipulasi suara di beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Diperkirakan Hanya 63 Persen Warga yang Gunakan Hak Pilih

Posted by

SOREANG, (PRLM).-Hanya 63 persen (15.621 pemilih) warga Kabupaten Bandung yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah masa bakti 2010-2015. Angka tersebut didapat dari 24.660 pemilih di 58 TPS.
Demikian dikatakan Sekertaris Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Bandung, Fauji Arif, Minggu (29/8). Dia menjelaskan, sejak tadi pagi, sebanyak 745 relawan yang disebar di 745 TPS melakukan pemantauan. "TPS yang dijadikan sample ada 14 kecamatan. Dari sample tersebut, didapat tingkat partisipasi pemilih yang rendah," kata Fauji.
Selain tingkat partisipasi, dari pemantauan dan penelitian ditemukan juga pelanggaran. Diantaranya DPT ganda di TPS 28 Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, kemudian TPS 7, Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, dan TPS 32 di Desa Cangkuang, Kecamatan Dayeuhkolot. (A-195/A-122)
Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/node/121032

Enam Pasangan Calon Tuntut KPUD Dibekukan

Posted by

BANDUNG, (PRLM).- Enam pasangan cabup dan cawabup peserta pemilukada Bandung, menuntut Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab. Bandung dibekukan. Mereka juga meminta KPU Jabar mengambil alih perhitungan suara dengan cara manual.
Perwakilan enam calon bupati-wakil bupati, Ridho Budiman Utama, menegaskan, tuntutan itu dilontarkan karena KPUD Kab. Bandung diduga telah melakukan kecurangan dalam penghitungan suara secara elektronik.
"Jika KPU Jabar mengambil alih rekapitulasi dan dilakukan secara manual, maka kecurigaan dan indikasi kecurangan bisa dihilangkan. Jika perhitungan masih dilakukan KPUD dan terjadi penggelembungan suara, dikuatirkan akan memancing gejolak massa dari para pendukung keenam pasangan calon. Jadi, sebaiknya KPU Jabar cepat bertindak," ujarnya kepada wartawan, di sebuah hotel di Kota Bandung, Selasa (31/8) petang.
Ridho menambahkan, dugaan penggelembungan suara secara sistematis yang dilakukan KPUD, merupakan tindak pidana. "Ini bukan sengketa pilkada. Ini jelas-jelas tindak pidana penipuan. Terlebih lagi, penipuan itu memakai uang negara yaitu untuk pengadaan TI (teknologi informasi) dan software yang digunakan KPUD Kab. Bandung. Jadi tentunya bisa diselidiki kepolisian," katanya.
Bentuk kecurangan penggelembungan suara melalui software itu, juga sempat dipraktikan dalam jumpa pers tersebut. Dengan memakai software tersebut, data suara untuk pasangan nomor 7, dapat diutak-atik sehingga berujung pada besarnya suara yang dikumpulkan pasangan nomor 7. Sementara, untuk enam pasangan lainnya, data suara tidak bisa dirubah karena terkunci.
Para perwakilan enam pasangan itu juga menilai Bupati Bandung Obar Sobarna yang terlihat mendukung salah satu calon. Padahal, semestinya, seorang kepala daerah dilarang memihak ke calon-calon pengikut pilkada dan bersikap netral. Karena itu, keenam pasangan calon mendesak DPRD Kab. Bandung memanggil Obar Sobarna untuk dimintai pertanggungjawabannya karena sikap memihaknya itu. (A-128/das)***
Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/node/121233

Rumus Quick Count Direkayasa, KPU Kab Bandung Pecat Oknum Staf

Posted by

Bandung - KPU Kabupaten Bandung mengakui ada kesalahan penghitungan suara secara elektronik. Buntutnya seorang CPNS staf KPU yang diduga kuat telah salahgunakan wewenang dipecat. CPNS yang berinisial TM itu, diberhentikan sejak 29 Agustus kemarin karena merekayasa rumus penghitungan suara cepat.

Hal itu diungkapkan ketua KPU Kabupaten Bandung Osin Permana saat ditemui di Kantor Kecamatan Banjaran Jalan Raya Banjaran, Selasa (31//8/2010). "Sejak tanggal 29, TM sudah tidak masuk kerja dan kami sudah menggelar pleno, hingga keluar keputusan TM dibebastugaskan," ujar Osin.

Osin mengatakan, KPU membagikan CD pada awal Agustus yang berisi program excel untuk penghitungan quick count versi KPU, yang telah dirancang sedemikian rupa.

"Kami hanya membuat formulir elektronik berupa microsoft excel. Tapi ketika dibagikan ke petugas PPS dan PPK ternyata ada yang mengubah rumusnya, dan kami
sudah melakukan identifikasi bahwa itu benar dilakukan oleh TM," jelas Osin.

Namun terkait melejitnya suara cabup nomor urut 7 yaitu Dadang Naser-Deden Rumadji, Osin menyangkal jika KPU melakukan penggelembungan suara. Menurutnya
KPU tidak mengarahkan opini publik pada 1 pasangan calon.

"Penggelembungan suara itu dasarnya darimana kami juga tidak membuat atau mengarahkan opini publik. Media saja yang menyebarkan tulisan," kilah Osin.

Hingga kini, kata osin, KPU belum bisa memastikan apakah pemilu akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran, karena penghitungan masih belum selesai. Saat ini, penghitungan suara dilakukan secara manual di masing-masing PPK.

Sementara itu hasil quick count versi KPU telah ditutup Senin (30/8/2010) malam dimana Dadang-Deden menempati urutan pertama dan Ridho-Darus di urutan kedua.

Perolehan suara terakhir versi KPU hingga senin pukul 21.00 WIB

1. Marwan Efendiri -Asep Nurjaman : 3,47 persen
2. Atori Herdianajaya-Dadi Gyardani Jiwapraja : 6,01 persen
3. Tatang Ruswandar-Ujang Sutisna : 3,92 persen
4. Deding Ishak-Siswanda Harso Sumarno : 17,70 persen
5. Yadi Srimulyadi-Rusna Kosasih : 15,88 persen
6. Asep Soleh-Dayat Somantri : 1,87 persen
7. Dadang M Naser-Deden Rukman Rumaji : 29,87 persen
8. Ridho Budiman Utama-Dadang Rusdiana : 21,27 persen

Dengan jumlah suara sah 1.269.157, jumlah suara tidak sah 53.133. Dari Jumlah DPT 2.129.802 partisipasi pemilih 1.322.290 atau 62,09 persen.
(tya/ern)

28 Juli 2010

Fatwa Byar Pet

Posted by
Dari begitu banyak informasi yang berseliweran sepanjang hari Selasa, 27 Juli 2010, dua diantaranya cukup menarik perhatian saya. Kabar pertama soal pencanangan bebas pemadaman bergilir. Kedua,  fatwa MUI mengharamkan infotainment.

10 Juli 2010

Usulan SI

Posted by
PUTUSAN Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dalam beberapa hari terakhir sudah tersirat kesimpulannya, akhirnya terbukti Rabu malam (30-5). Yakni merekomendasikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menggelar Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid.

Keputusan Dewan yang ditetapkan dalam rapat paripurna itu dihasilkan melalui voting. Rinciannya: 365 anggota dewan setuju diusulkan SI MPR, 4 anggota (dari F-PDKB) menolak, dan 79 anggota abstain. Mereka yang abstain adalah anggota F-TNI/Polri ditambah satu anggota F-PDKB.

Urgensi Pemilu

Posted by
SEMAKIN dekat ke hari H Pemilu, 7 Juni 1999, kian tampak ancaman yang bisa menyebabkan perhelatan politik nasional itu gagal. Peristiwa pengeboman Istiqlal hanya salah satu isyarat yang dikomentari banyak pihak sebagai bagian bentuk ancaman tersebut. Sementara ancaman lain yang tak kalah serius juga masih menyemarak di berbagai daerah.

Kita masih mendengar adanya bentrokan fisik berdarah di Sambas, Kalimantan Barat. Kontak senjata dan baku senjata tajam juga masih terjadi --dan diperkirakan akan berlanjut-- di Timor Timur. Belum lagi amuk massa yang berlangsung di Aceh, tuntutan sejumlah warga Riau, sampai suasana di Ambon yang secara faktual masih ibarat api dalam sekam.

Tragedi Ketapang

Posted by
JAKARTA kembali diporakporandakan para pengamuk. Tercatat 14 warga tewas, enam karena dibantai massa, sisanya hangus terpanggang api lantaran tersekap dalam gedung tempat perjudian yang dibakar massa. Tragedi itu juga menyisakan puing berupa sejumlah tempat ibadah, yang berantakan lantaran (sebagian) karena terbakar, dan lainnya memang sengaja dirusak massa.

Kelak peristiwa yang terjadi Ahad (22-11) itu bakal menjadi bagian lembaran hitam perjalanan bangsa saat memulai era reformasi, sekaligus melengkapi dua kejadian memilukan sebelumnya: Kerusuhan Medio Mei dan Tragedi Semanggi.

Tommy

Posted by
Menjengkelkan!!!

Begitulah simpul ringkas yang pas untuk menyikapi sepak terjang Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, terutama paska putusan penolakan grasi oleh Presiden Abdurrahman Wahid atas vonis pengadilan terhadap putra bekas penguasa Orde Baru itu.

Betapa tidak. Ulah Tommy yang dengan berbagai dalih sebagaimana diungkapkan para pengacara dan juga para bodyguard-nya mencoba mengulur waktu untuk memenuhi kewajibannya menjalani hukuman, merupakan tindakan yang nyata-nyata melecehkan penegakkan hukum. Payahnya, aksi pembangkangan itu direaksi aparat pemerintah dengan kebijakan amat toleran hingga akhirnya rela menunda-tunda proses eksekusi.

Tarif Pajak

Posted by
HARI Kesaktian Pancasila di Bandar Lampung tahun ini antara lain ditandai pemberlakuan tarif baru pajak tontonan, keramaian, dan reklame. Apapun dalihnya, tujuan akhir dari kebijakan tersebut pasti bermuara ke upaya peningkatan pendapatan pemerintah daerah (pemda) dari sektor pajak.

Memang cukup banyak alasan kalau pemda harus mendongkrak pendapatan. Terus meningkatnya kebutuhan dana pembangunan dan biaya rutin penyelenggaraan pemerintahan biasanya dijadikan salah satu dalih yang melandasi kebijakan. Dan biasanya pula pertimbangan tersebut diimbuhi suatu sasaran ideal yang pada akhirnya tak pernah menyimpang dari kalimat: "untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat".

Sistem Pemilu

Posted by
USULAN dari pemerintah untuk menerapkan sistem distrik pada Pemilu 1999, akhirnya ditolak fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat RI. Para wakil rakyat itu tetap menghendaki memakai sistem proporsional disertai catatan: modifikasi di sana-sini.

Semangat Qurban

Posted by
KEMARIN, umat Islam merayakan Idul Adha. Momen ritual yang rutin berlangsung setiap tahun itu, untuk tahun ini memiliki makna sendiri untuk Indonesia, karena berlangsung dalam suasana negeri yang justru kontradiksi dengan semangat Idul Adha yang antara lain menuntut keihklasan melakukan pengorbanan.

Sandiwara Politik

Posted by
PRESIDEN Abdurrahman Wahid mengusulkan penyelesaian kemelut politik nasional dengan menawarkan pembagian kekuasaan baru alias new power sharing kepada wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Namun wapres sendiri dikabarkan belum menentukan sikap atas tawaran Gus Dur itu dengan alasan perlu mempelajari dan mendalami dulu rancangannya.

Respon Gus Dur

Posted by
SUHU politik nasional dalam beberapa hari mendatang tampaknya masih akan semakin panas. Hal ini merupakan dampak dari respon Presiden Abdurrahman Wahid yang begitu kentara mendadak kalap setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara formal merekomendasikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk segera menyiapkan Sidang Istimewa (SI).

Rekomendasi NU

Posted by
RAPAT pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Celegon, Minggu (14-4) menghasilkan rekomendasi sebagai sikap atas kondisi perjalanan kehidupan berbangsa yang kian memprihatinkan.

Reformasi (II)

Posted by
SUHU politik di Tanah Air kian memanas, terutama setelah terlontar saran dari sejumlah pihak kepada Presiden Abdurrahman Wahid untuk mundur dari jabatannya. Dan saran tersebut terus bergulir. Bahkan menjadi permintaan yang cenderung mengarah jadi 'desakan'.

Perintah Presiden

Posted by
PRESIDEN Abdurrahman Wahid kembali melontarkan pernyataan yang pasti akan ditanggapi banyak orang. Yakni perintah kepada kepala Bakin, Panglima TNI, dan Kapolri untuk melucuti senjata api para pengawal Soeharto. Alasannya, mereka bukan anggota TNI atau Polri.

Penghapusan SPP

Posted by
PEMERINTAH menghembuskan kabar baik buat dunia pendidikan: penghapusan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk siswa SD sampai SLTA, pemberian bea siswa buat sebagian siswa SD dan SLTP, penyediaan buku pelajaran di sekolah, bantuan biaya operasional pendidikan untuk SD dan SLTP, dan tak mewajibkan siswa berpakaian seragam ke sekolah.

Pemangkasan Jam Tayang

Posted by
DAMPAK krisis moneter terus meluas. Wabahnya sampai juga ke para pengelola televisi swasta di negeri ini. Sehingga, sambil menunggu gejolak perekonomian yang entah kapan mereda, para bos hiburan layar kaca itu telah bersepakat bakal mengurangi jam tayang sekitar lima sampai tujuh jam setiap hari, terhitung medio Februari ini.

9 Juli 2010

Mutasi Jampidsus

Posted by
PRESIDEN Bacharudin Jusuf Habibie melakukan "kejutan" lagi. Kali ini, lewat Keppres tertanggal 20 Mei 1999, memutasi dua orang jaksa senior di Kejaksaan Agung, yakni Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Antonius Sujata dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Soehandjono. Keduanya "dipromosikan" menjadi staf ahli Jaksa Agung.

Masalah Klise TVRI

Posted by
KISAH duka TVRI belum juga berakhir. Stasiun televisi milik pemerintah itu masih musti sabar untuk terus menelan pil pahit. Meski pun tak jelas juga kapan bisa "sembuh" dan mengudara dengan penampilan ceria walau tak segebyar tayangan televisi swasta.

8 Juli 2010

Manuver Gus Dur

Posted by
TOERI ban kempes kembali menyemarakkan suasana menjelang hari H pemilu. Kali ini dilontarkan oleh Ismail Hasan Metareum yang mengomentari manuver KH Abdurrahman Wahid, sebagaimana dikutip media cetak belum lama ini. "Saya kira dia memang ingin menggembosi PPP. Buktinya Gus Dur datang dengan fungsionaris Golkar ke daerah-daerah basis PPP," tegas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Maklumat Presiden

Posted by
DIAWALI heboh rencana menerbitkan dekrit, Presiden Abdurrahman Wahid akhirnya mengeluarkan maklumat di Istana Merdeka, Jakarta pada pukul 12.50 WIB, Senin (28-5). Kebijakan itu dilandasi pandangan pemerintah yang menganggap situasi politik darurat yang sedang dihadapi karena adanya kontroversi kemungkinan adanya Sidang Istimewa (SI) MPR dan Dekrit Presiden.

Lost Generation

Posted by
MOTTO "empat sehat lima sempurna" kini tinggal semboyan belaka. Jutaan rakyat mungkin sudah menganggap slogan yang kerap diucapkan para penyuluh kesehatan itu sebagai "kata-kata mutiara" asing yang irasional. Atau malah --siapa tahu-- orang yang masih rajin mengajurkan "menu ideal" tersebut dicap sebagai orang sinting oleh jutaan rakyat yang untuk mendapatkan beras kualitas paling rendah saja susahnya minta ampun.

Kompromi

Posted by
PERJALANAN sejarah politik nasional masih di persimpangan jalan. Pihak-pihak yang sedang terlibat dalam pertikaian di tingkat elite masih belum menemukan kata sepakat untuk mengakhiri kemelut politik nasional.

Ketua Baru

Posted by
GONJANG-GANJING ritme politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung --sementara-- berakhir dengan terpilihnya Abbas Hadisunyoto menggantikan Ketua DPRD Lampung sebelumnya, Srie Atidah.

Kebebasan Pers

Posted by
SETAHUN lebih dunia pers Indonesia menikmati 'kebebasan' dalam melaksanakan kiprahnya sebagai media penyampai informasi. Di satu sisi, kebebasan yang masih harus diimbuhi tanda kutip itu memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai materi informasi entah yang dipublikasikan secara sepihak, berimbang atau konprehensif.

Kasus Penyadapan

Posted by
GAUNG berita tentang rekaman percakapan melalui telepon antara Presiden B.J. Habibie dengan Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib, tampaknya masih akan terus berlanjut. Sebab sampai kemarin (24-2), pengusutan kasus tersebut belum juga memperlihatkan titik terang --atau memang sengaja tetap dibiarkan samar-samar.

Jurdil

Posted by
PEMILU 1999 memang belum bisa disimpulkan 100% jurdil. Namun sebaliknya, juga tak bisa serta-merta divonis telah diwarnai berbagai kecurangan serius sehingga prosesnya musti diulang. Hal ini perlu kita garisbawahi karena belakangan muncul kian santer tuntutan dari beberapa pimpinan parpol --terutama yang partainya terancam didegradasi-- yang menghendaki prosesi pencoblosan diulang.

Isyarat Mundur

Posted by
DI tengah masih merebaknya tuntutan mundur kepada Presiden Abdurrahman Wahid, terungkap adanya keretakan dalam kabinet sehingga terlontar niat mundur dari seorang menteri. Yang melakukannya adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Ryaas Rasyid.

Hasil Pemilu

Posted by
PENGHITUNGAN suara hasil Pemilu 7 Juni 1999 memang belum rampung. Bahkan kemungkinan besar Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum akan bisa mengumumkan secara keseluruhan hasil akhir perolehan suara masing-masing partai sesuai dengan jadwal semula, yakni 21 Juni 1999. Sebab sampai kemarin sore, jumlah suara yang telah masuk ke markas KPU baru pada kisaran 60%.

6 Juli 2010

Hari Pers

Posted by
APA yang masih layak diperingati pada Hari Pers Nasional?

Jawaban untuk pertanyaan tersebut tentu saja banyak versi, tergantung cara kita memaknai. Bisa sekadar bernostalgia mengilasbalik perjalanan "heroik" kaum jurnalis. Atau menghujat rezim yang dianggap telah memaksa posisi pekerja pers harus "tiarap" demi menyelamatkan secarik Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Atau, cuma berbasa-basi menandainya sebagai tonggak perdana peringatan di awal era --konon-- Orde Reformasi, seraya menitipkan harapan bisa berlangsungnya konsistensi azas jurnalisme yang "bebas dan bertanggungjawab".

Hantu Komas

Posted by
ADA jargon baru yang belakangan jadi bumerang buat Presiden B.J. Habibie: Komas. Akronim dari "komunis-marhaen-sosialis" itu diungkapkannya ketika menerima Pimpinan Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiyah di Bina Graha, awal pekan ini (3-5).

HAM

Posted by
HARI ini setengah abad yang silam, Perserikatan Bangsa Bangsa mensahkan piagam Universal Declaration of Human Rights, menandai Hari Hak Azasi Manusia Se Dunia, yang kemudian diperingati secara rutin setiap tahun oleh negara-negara yang menjadi anggotanya.

Hak Azasi Manusia

Posted by
LEBIH dari setengah abad silam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mensahkan piagam Universal Declaration of Human Rights, menandai Hari Hak Azasi Manusia (HAM) Se Dunia, yang kemudian diperingati secara rutin setiap tahun oleh negara-negara yang menjadi anggotanya.

Dilema Jurnalis

Posted by
PROFESI jurnalistik kembali dibayang-bayangi ancaman maut. Kejadian paling mutakhir adalah adanya rencana pembunuhan terhadap 14 wartawan yang meliput peristiwa kerusuhan di perusahaan kayu PT. Samudra Bina Upaya, di Gunung Medan, Sawahlunto Sijunjung, Sumatera Barat. Peristiwa tersebut didalangi seorang pengacara yang memprovokasi massa agar mengeroyok para jurnalis itu. Kejadian lain menimpa wartawan Forum Keadilan yang jadi korban penusukan tiga lelaki, di dekat Hotel Kapuas Palace, Pontianak, Kalimantan Barat.

Dana JPS

Posted by
DUGAAN terjadinya banyak penyimpangan pada pelaksanaan program Jaring Pengaman Sosial (JPS), akhirnya memaksa Presiden Habibie harus memanggil sejumlah menteri terkait. Boleh jadi, langkah Kepala Negara itu berkaitan dengan kabar adanya ancaman dari pihak Bank Dunia yang hendak menghentikan bantuannya --walaupun pemerintah membantah adanya ancaman tersebut-- bila mekanisme program JPS tak segera dibenahi.

18 April 2010

Media Massa

Posted by
Media Massa (Mass Media) adalah chanel, media/medium, saluran, sarana, atau alat yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa, yakni komunikasi yang diarahkan kepada orang banyak (channel of mass communication). Komunikasi massa sendiri merupakan kependekan dari komunikasi melalui media massa (communicate with media).

Jurnalistik

Posted by
SECARA harfiyah, jurnalistik (journalistic) artinya kewartawanan atau hal-ihwal pemberitaan. Kata dasarnya “jurnal” (journal), artinya laporan atau catatan, atau “jour” dalam bahasa Prancis yang berarti “hari” (day) atau “catatan harian” (diary). Dalam bahasa Belanda, journalistiek artinya penyiaran catatan harian.
Secara konseptual, jurnalistik dapat dipahami dari tiga sudut pandang: sebagai proses, teknik, dan ilmu.
Sebagai proses, jurnalistik adalah “aktivitas” mencari, mengolah, menulis, dan menyebarluaskan informasi kepada publik melalui media massa. Aktivitas ini dilakukan oleh wartawan (jurnalis).