Substansi rekomendasi tersebut meliputi: imbauan kepada para pemimpin untuk menghentikan euforia yang berkepanjangan, para elite segera menghentikan pertikaan dan sedikit mengalah agar tecapai kemenangan demokrasi, meminta elite poltik bersikap arif dan menyejukkan situasi.
Selain itu, PBNU juga menyerukan seluruh komponen bangsa agar bersama-sama komit untuk menyelematkan negara dan kepada kalangan pers mengimbau untuk mengurangi pemberitaan pertikaian antar-elite.
Rekomendasi lainnya, meminta agar kinerja pemerintah lebih diperbaiki sampai ujung limit pelayanan publik. PBNU juga menyatakan mendukung gagasan presiden tentang clean government, dan minta gagasan tentang pembuktian terbalik guna penyelidikan KKN didukung dengan perangkat hukum.
Pada bagian lain rekomendasi itu, PBNU juga menilai bahwa sikap apriori, arogansi, kemunafikan, menonjolkan kepentingan sendiri, memaksakan kehendak, mengabaikan hukum, dan merendahkan martabat manusia telah menjadi budaya atau gaya hidup di negeri ini.
Secara substantif, rekomendasi PBNU itu patut mendapat dukungan seluruh masyarakat karena intinya berupa ajakan, imbauan, teguran, dan kritik terhadap para pemimpin, khususnya para penguasa, agar segera kembali kepada tugas utama mereka sebagai pemegang amanat rakyat untuk mewujudkan kebesaran bangsa.
Yang menjadi persoalan, rekomendasi tersebut bisa saja jadi kehilangan efektifitas karena oleh sebagian kalangan boleh jadi dianggap sekadar 'imbauan politis' lantaran terlontar dari 'kubu' yang justru sedang turut terlibat dalam pertikaian antar-elite. Setidaknya, masih berpotensi dicurigai sebagai dukungan terselubung dari komunitas di mana Presiden Abdurrahman Wahid masih menjadi figur sentralnya. Apalagi imbauan tersebut muncul justru di saat posisi presiden sedang labil karena adanya agenda-agenda Dewan Perwakilan Rakyat yang bisa saja bermuara kepada Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Namun, tak semestinya pula kita serta merta berprasangka buruk terhadap ajakan PBNU itu. Sejauh ajakan tersebut memang bermuara kepada keinginan untuk kemaslahatan bersama, tak ada salahnya memberikan dukungan. Tapi, tak seharusnya juga dukungan dimaksud disampaikan secara membabibuta sekadar berlandaskan simpati atau karena merasa menjadi bagian dari pihak yang sedang 'disudutkan' oleh para 'oposisi' pemerintahan.
Sebenarnya selama ini kita sudah kerap mendengar imbauan, ajakan, atau rekomendasi yang senada, baik yang disampaikan kalangan pemerintahan, anggota dewan, tokoh-tokoh nasional, maupun kalangan organisasi. Namun selama ini pula masih kita saksikan bahwa imbauan-imbauan tersebut nyaris kehilangan daya persuasi untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dari kondisi kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara yang semakin carut marut.
Fakta tersebut merupakan indikasi bahwa mayoritas rakyat sudah kadung kehilangan kepercayaan kepada para pemimpinnya, baik yang secara formal berada di legislatif maupun eksekutif. Hilangnya kepercayaan itu lebih karena sejauh ini rakyat belum melihat para pemimpin menunjukkan sikap dan perilaku yang patut diteladani, apalagi memperlihatkan kesungguhan menjaga amanat untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa sebagaimana dicita-citakan sejak republik ini berdiri.
Kita yakin, kalau sejauh ini mayoritas rakyat lebih memilih bersikap diam dan nyaris apatis, bukan berarti kehilangan daya kritis dalam menyikapi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam merealisasikan agenda-agenda reformasi secara sungguh-sungguh. Keengganan turut hanyut dalam pusaran pertikaian di antara para elite negeri itu lebih disebabkan oleh sikap mempertanyakan "siapa" tokoh yang bicara ketimbang menyimak "apa" yang dibicarakan sang tokoh. Sebab itu, banyak imbauan atau ajakan yang secara substantif mengandung pesan-pesan moral seringkali cuma menguap ditelan hiruk-pikuk perseteruan.
zainal muttaqien
Trans Sumatera
16 April 2001
00:05