Tawaran presiden itu disampaikan Menteri koordinator Politik, sosial dan keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jumat (25-5) malam, usai melakukan pertemuan dengan Presiden sebagai lanjutan sidang kabinet pada sore harinya.
Namun rupanya, Megawati tak tertarik dengan tawaran tersebut. Hal ini tersirat dari penjelasan Sekretaris Wapres, Bambang Kesowo. Menurut dia, wapres menganggap pelimpahan tugas-tugas konstitusional kepada dirinya bisa menimbulkan perdebatan panjang, karena bisa diinterpretasikan berbeda-beda dilihat dari hukum tata negara. Sebab, ada beberapa istilah mengenai hal ini, yaitu pelimpahan kewenangan penyelenggaraan negara, pelimpahan manajemen pemerintah dan pelimpahan tugas konstitusional. Karena itu Mega merasa perlu mempelajari secara mendalam dan cermat sebelum menyampaikan putusan atas tawaran Gus Dur itu.
Terlepas dari sikap yang akan diambil Megawati, usulan atau tawaran dari Presiden itu tampaknya tak akan mengenai sasaran untuk menuntaskan kemelut politik nasional yang makin memanas. Bahkan terkesan tawaran tersebut sebagai akal-akalan semata untuk kepentingan jangka pendek menghindari gempuran parlemen yang kian mengindikasikan hendak menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyaratan Rakyat (SI MPR).
Tawaran Gus Dur itu juga mengingatkan kita pada langkah serupa yang dilakukannya usai sidang tahunan MPR pada Agustus 2000. Ketika itu majelis menilai Gus Dur dengan angka-angka 'merah' pada rapornya selama menjadi kepala pemerintahan. Menanggapi penilaian itu, Kepala Negara kemudian berbagi 'peran' dengan wapres. Namun belakangan, pembagian tugas dan wewenang itu ternyata tak jalan. Penyebabnya antara lain, pendelegasiannya terkesan setengah hati.
Kini, Gus Dur rupanya hendak mengulang manuver serupa. Namun bercermin dari kegagalan karena pembagian tugasnya terkesan pura-pura, usulan kali ini tak mendapat tanggapan positif, baik dari pihak Wapres yang diberi tawaran maupun dari pihak parlemen yang juga memiliki kepentingan atas upaya Presiden itu.
Sikap mengambang Mega dalam menyikapi tawaran tersebut semakin memperlihatkan berlangsungnya keretakan dalam kabinet Gus Dur. Kondisi itu diperparah dengan niat Presiden yang dikabarkan tetap hendak memberlakukan keadaan darurat jika MPR ngotot menggelar SI. Dikabarkan pula oleh sejumlah pers asing bahawa Gus Dur sudah memberi ultimatum kepada para menterinya untuk menentukan sikap: yang setuju dekrit silakan jalan terus, yang tak setuju ya monggo mundur.
Niat Gus Dur itu tampaknya serius. Setidaknya kentara dari adanya 'persiapan' dari pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dikabarkan melakukan pertemuan mendadak di Mabes TNI Cilangkap pada Jum'at (25-5) pagi. Pertemuan itu dipimpin langsung Panglima TNI Laksamana Widodo AS dan dihadiri tiga kepala staf angkatan--KSAD Jendral Endriartono Sutarto, KSAL Laksamana Indroko Sastrowiryono, KSAU Marsekal Hanafie Asnan--dan Pangkostrad, Pangdam Jaya, Danjen Kopassus.
Dalam pertemuan itu konon dibahas persiapan TNI untuk mengantisipasi kemungkinan dikeluarkannya maklumat darurat oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Selain itu, juga membicarakan kesiapan TNI-Polri mengantisipasi sidang paripurna DPR 30 Mei mendatang.
Sikap Megawati yang 'pura-pura' mempelajari dan kesiapan TNI itu semakin memberi isyarat kepada kita bahwa perseteruan diantara elite negeri ini semakin meruncing dan menuju kondisi lebih serius. Di satu isi, majelis berupaya melakukan pergantian kepemimpinan nasional lewat jalur konstitusional melalui SI MPR, sementara pihak eksekutif berencana 'menjegal'nya dengan membubarkan Dewan melalui dekrit.
Keadaan tersebut tentu saja semakin menjauhkan iklim kondusif yang sebenarnya sangat diperlukan untuk terjadinya pemulihan dari krisis yang terus berlarut. Sebaliknya malah makin memperunyam keadaan dan menjauhkan harapan akan terjadinya perbaikan nasib bangsa dalam waktu dekat ini. Namun, sebagai bangsa yang sedang menapaki proses demokratisasi, kita pun sulit untuk menghindari terjadinya eksperimen yang belum jelas juntrungan polanya itu. Tetapi bukan berarti kita musti larut menjadi pendukung salah satu pihak yang sedang berseteru. Sebagai bangsa yang mendambakan kedamaian, kesejahteraan dan keadilan, kita hanya bisa berharap bahwa penyelesaian kemelut politik ini bisa berlangsung tanpa konflik di tingkat akar rumput atau antar sesama bangsa.
zainal muttaqien
Trans Sumatera
26 Mei 2001
00:07