Sang menteri yang dibesarkan di lingkungan kampus ini menyatakan frustrasi menghadapi cara Presiden Gus Dur melaksanakan reformasi negara, sebagai dalih rencana pengunduran dirinya. Dan konon ia akan secara resmi menyatakan sikapnya itu usai puasa.
Memang, hingga kini masih samar-samar alasan sebenarnya dari niat menteri yang sejak era Habibie menyiapkan konsep otonomi daerah itu. Ada yang menduga bahwa keinginannya itu didasari kekecewaan lantaran penolakan Gus Dur atas usulnya membentuk badan pengawasan internal pemerintah. Namun sinyalemen ini sudah dibantah yang bersangkutan.
Apapun yang sebetulnya menjadi alasan Ryaas --kalau jadi-- mengundurkan diri, hal yang patut menjadi catatan khusus karena isyarat tersebut justru muncul saat pemerintah sedang mengalami penyusutan legitimasi, di mana seyogianya kabinet lebih memperkukuh soliditas untuk mengatasi berbagai persoalan yang tampak tak kunjung selesai.
Iyarat Ryaas itu sepatutnya jadi perhatian serius pula bagi Presiden Abdurrahman Wahid. Sebab hal itu menyiratkan bahwa selama ini terjadi disharmoni dalam kabinet yang boleh jadi merupakan kendala dalam upaya pemerintah memulihkan kepercayaan rakyat.
Terlepas dari rencana pengunduran diri Ryaas, pemerintah memang dituntut untuk melakukan banyak terobosan untuk dapat kembali meraih kepercayaan rakyat. Benar bahwa warisan kebobrokan yang ditinggalkan rezim Orde Baru tidak akan begitu saja bisa diperbaiki dalam tempo singkat. Untuk itu memang benar pula dibutuhkan kesabaran rakyat untuk memberi kesempatan kepada pemerintah terus menerus memperbaiki kinerja, sebagaimana diamanatkan Kepala Negara saat peringatan Nuzulul Qur'an baru-baru ini.
Namun, tentu saja rakyat tak cukup hanya diminta pengertian untuk senantiasa bersabar. Yang diperlukan adalah tindakan nyata yang bisa meyakinkan rakyat bahwa selama ini pemerintah memang sungguh-sungguh sedang melakukan perbaikan. Dan bukan sekadar melakukan eksperimen demokrasi yang hanya membuat rakyat semakin bingung.
Kita memaklumi bahwa tuntutan mundur yang disampaikan kepada Presiden Gus Dur bisa jadi tak seluruhnya murni sebagai aspirasi mayoritas rakyat. Tetapi kita juga tak bisa begitu saja menuding serampangan bahwa tuntutan tersebut sekadar rekayasa segelintir elite yang muaranya cuma perebutan kekuasaan.
Yang lebih arif adalah jika Presiden menyikapi tuntutan mundur yang juga belum mereda dan isyarat pengunduran diri dari Ryaas itu dengan perubahan sikap yang bisa menyejukkan dan sekaligus mempertebal kepercayaan rakyat. Bukan sebaliknya ditandingi dengan manuver yang akhirnya hanya semakin membuat kondisi sosial politik kian tidak kondusif.
Isyarat Ryaas itu tak bijak bila diabaikan begitu saja. Namun bukan pula berarti harus diprioritaskan penyikapannya. Akan lebih menguntungkan pemerintah bila isyarat yang baru sebatas niat itu segera dicari titik temu persoalannya. Sebab bila tidak, bukan mustahil akan menjadi boomerang kepada pemerintah, sekaligus menjadi peluru baru buat Dewan Perwakilan Rakyat, yang sepintas tampak mulai tak sabar untuk mengajukan memorandum.
Seperti kerap disampaikan para politisi dan pengamat, masih tersisa waktu buat Presiden Gus Dur mempercepat pemulihan krisis multi dimensi yang semakin hari kian samar-samar saja menemukan solusinya. Terlebih setelah Presiden sendiri mengakui bahwa saat ini kepercayaan rakyat kepada pemerintah sudah mulai surut akibat tak sabar menunggu realisasi reformasi yang sejauh ini hanya jadi komoditas politik dan ingar-bingar sebatas retorika.
zainal muttaqien
Trans Sumatera
15 Desember 2000
07:19