Sprindik Abraham Bocor Bukan Salah Pewarta

Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan kasus kebocoran surat perintah penyidikan (sprindik) Anas Urbaningrum bukanlah salah pewarta. Menurut dia, pemuatan sprindik tersebut dalam media massa semata-mata hanya untuk menjalankan tugas.

"Ini bukan salah wartawan. Anda mendapatkan keterangan dari saya, maka Anda beritakan, masak Anda salah," katanya di Jakarta, Rabu, 3 April 2013.

Untuk memberitakan sprindik tersebut, Bagir menyebutkan, wartawan tak perlu mengecek kebenarannya kepada kepolisian. Sebab, fakta jurnalistik berbeda dengan fakta hukum. Menurut dia, tugas wartawan hanyalah memberitakan informasi yang didapatnya.

"Wartawan menemukan sumber, ya, diberitakan, bukan kewajiban wartawan untuk mencari tahu apa ini benar atau tak benar," ujar dia.

Hari ini, Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi menyidangkan kasus kebocoran sprindik Anas Urbaningrum. Ketua Komite Anis Baswedan mengatakan, Ketua KPK Abraham Samad terbukti melakukan pelanggaran sedang. Sedangkan sekretaris pribadinya, Wiwin Suwandi, disebut sebagai pelaku utama pembocor karena memberikan hasil scaning sprindik kepada pewarta.

(Sumber: Tempo)

Read More →

07:36

Berita

DPR Sahkan Aturan Peliputan Pers di Gedung DPR

DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Tata Tetib (Tatib) Peliputan Pers di Gedung DPR RI dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/4).

Tatib Peliputan itu disusun oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI yang diketuai Marzuki Alie.

Ada banyak aturan pelarangan tingkah laku dan tindakan wartawan dalam tatib itu.

"Apakah rancangan ini bisa disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung saat memimpin rapat paripurna itu.

"Setuju," jawab ratusan anggota DPR RI yang menjadi peserta sidang, dilanjutkan pengetukan palu sidang oleh Pramono.

Usai sidang, Pramono Anung mengklaim bahwa tatib itu tidak akan membatasi peliputan wartawan di kompleks DPR RI.

Pramono mengatakan, DPR RI melakukan hal itu untuk membatasi wartawan yang tidak memiliki media. Sayangnya dia tak menyebut apa yang dimaksud dengan wartawan tanpa media itu.

"Sudah sampai ke telinga pimpinan DPR, jika di DPR ada orang yang mengaku dirinya wartawan, padahal orang itu tidak memiliki media. Tidak perlu terlalu teknis yang akhirnya jadi beban rekan-rekan yang akan meliput di DPR. Saya bisa berikan garansi lah," katanya.

Namun Sekjen PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi I DPR RI, Tjahjo Kumolo mengatakan, pers semestinya diberi kebebasan untuk meliput guna pemenuhan hak informasi publik atas kinerja para anggota dewan.

"DPR kinerjanya diukur dengan apa yang dikomunikasikan dengan media. Kalau sampai anggota DPR alergi pers ya salah. Pers bukan seperti mitra yang harus diawasi DPR, pers bagian tidak terpisahkan dari DPR," kata dia.

Tjahjo juga menekankan bahwa aturan peliputan yang malah membatasi kerja jurnalistik akan merugikan DPR. Karena, apa yang dikerjakan DPR informasinya tidak sampai ke masyarakat.

"Sangat naif sekali bila DPR membatasi diri sebagai lembaga elit yang sekarang masyarakat kesulitan masuk. Penjagaan ketat sampai pers dibatasi, lebih baik jadi istana DPR saja," tegasnya.

(Sumber: BeritaSatu.com)

Read More →

07:31

Berita

Persma Harus Beretika dan Sadar Hukum

Wartawan kampus yang dikenal sebagai pers mahasiswa (persma) juga memiliki peran penting seba­gai media yang kritis yang menye­lenggarakan kegiatan jurna­listik. Untuk itu, ideologi pers­ma juga harus di­perta­nyakan. Karena, mere­ka harus berperan menjaga martabat profesi war­ta­wan dan kemer­dekaan pers.

Hal itu menjadi benang merah dalam diskusi yang dilaksanakan Asosiasi Pers Mahasiswa (Aspem) dalam diskusi yang digelar bersama Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) se-Sumbar di Gedung PKM Unand, kemarin (29/3). Hadir dalam acara itu Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang, Hendra Mak­mur, mantan aktivis persma sekaligus wartawan The Ja­karta Post, Syofiardi Bachyul JB sebagai pemateri.

“Lembaga persma itu wa­dahnya calon-calon war­tawan. Diistilahkan dengan jem­batan­nya para jurnalis dalam ber­karir. Aspem sebagai lembaga yang menaungi, bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai kewartawanan sebelum kawan-kawan terjun ke status warta­wan di media umum. Makanya, kami menilai ini penting,” ungkap Ketua Umum Aspem Sumbar, Hendra.

Syofiardi Bachyul JB me­nularkan semangat juang kepa­da petinggi persma se-Sumbar yang hadir siang itu. Dia me­ma­parkan sejarah pers mahasiswa sejak zaman kolonial Belanda. Sekitar tahun 1914, hingga zaman demokrasi liberal, de­mokrasi terpimpin hingga Orde Baru.

“Setelah Indonesia mer­deka hingga tahun 1950, hanya majalah IDEA yang diterbitkan Persatuan Mahasiswa Islam Bandung (PMIB). Setelah 1955, persma di Indonesia tumbuh satu per satu. Tidak hanya di Jakarta dan Bandung, bahkan sampai ke Yogyakarta, Sur­a­baya, Makassar dan Medan. Di waktu bersamaan, Tifa juga lahir di Padang yang dikelola Dema Unand,” ujarnya.

“Bagaimana dengan ideo­logi persma hari ini? Apakah melanjutkan perjuangan mem­benahi negara, meniru persma Amerika Serikat dengan cara menjadi pers bagi warga kam­pus dan lingkungan sekitar kampus dengan prinsip pers profesional, menjadi media intelektual dengan kekuatan jurnalisme sains atau hanya tempat latihan jurnalistik?” tanya Syofiardi Bachyul di akhir presentasinya.

Sedangkan Ketua AJI Pa­dang, Hendra Makmur menga­takan, wartawan harus memi­liki kesadaran etika dan hu­kum. Menumbuhkan naluri dan sikap diri wartawan dalam memahami, menangkap, dan mengungkap informasi ter­tentu yang bisa dikembangkan menjadi suatu karya jurnalistik. “Kepekaan jurnalistik istilah­nya,” kata Hendra Makmur.

Selain itu, jejaring dan lobi mesti diperluas untuk mem­perkaya sumber informasi. Yang terpenting, pengetahuan dan keterampilan. Penge­ta­huan yang dimaksudkan Hen­dra Makmur, terdiri dari tiga aspek. Pengetahuan umum, pengetahuan khusus dan me­nguasai prinsip jurnalistik dan komunikasi.

“Untuk menjaga martabat profesi wartawan dan kemer­dekaan pers, wartawan harus memiliki standar kompetensi. Standar ini bisa dijadikan acuan untuk memperbaiki kualitas dan peningkatan kapasitas pers mahasiswa. Memahami dan menaati etika jurnalistik yang menjadi kuncinya. Dengan begitu, kualitas dan profe­sionalisme, penegakan kemer­dekaan pers sebagaimana tu­juan dari standar kompetensi yang disahkan Dewan Pers pada 2 Februari 2010 itu,” kata Hendra Makmur.

(Sumber: Padang Ekpres)

Read More →

07:25

Berita

IMW dan KPI Teken MoU Literasi Penyiaran

Indonesia Media Watch (IMW) hari ini 1 April 2013 melakukan MoU Gerakan Nasional Media Literasi Penyiaran bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), disaksikan oleh Menkopolhukam, Menkominfo, Dewan Pers, IJTI, AJI, ATVSI, ATVLI, PRSSNI, Alwari dan Komisioner Penyiaran diseluruh Indonesia.

RM Zulkipli, dari IMW mengungkapkan bahwa nota kesepahaman yang ditandatanganinya dengan KPI, berkenaan dengan penciptaan penyiaran di televisi dan radio yang sehat, terutama melindungi kebebasan pers dan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam MoU tersebut dijelaskan bahwa KPI dan IMW dapat saling menukar hasil pemantauan penyiaran dan saling memberi umpan balik. Selain itu juga kerjasama peningkatan pengetahuan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang jurnalisme penyiaran.

"Kita juga akan melakukan edukasi, penelitian, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan bersama di bidang literasi media penyiaran. Terutama ke mahasiswa-mahasiswa." lanjutnya.

"Karena kita sudah sepakat bahwa media adalah pilar ke-4 demokrasi, selain perlu dijaga dari pasungan maka media juga harus dijaga dari hegemoni. Karena Hegemoni adalah awal dari dominasi." tutup Zulkipli.

Menkopolhukam Djoko Suyanto, sebagai keynote speaker dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa Media arus mampu meningkatkan kualitas demokrasi, "Sehingga dengan demikian penyiaran kita dapat berguna juga bagi perluasan keadilan." ungkapnya.

Sementara itu Menkominfo Tifatul Sembiring dalam sambutanya senada dengan IMW, mengungkapkan bahwa hari ini akan menjadi sejarah perbaikan media. "Media jangan hanya menjadi tukang pukul pemilik media", demikian ungkapnya.

Di lain pihak, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) M. Riyanto meminta setelah ditandatanganinya MoU ini organisasi profesi semakin memiliki ruang untuk berperan. "KPI mengajak semua organisasi dan pemangku siaran untuk bersama-sama bersinergi meningkatkan kualitas siaran," tutup Riyanto.

(Sumber: Riau Terkini)

Read More →

07:20

Berita

AJI Mandar Kecam Pembakaran Kantor Media

Pelaku pembakaran kantor Palopo Pos dan kantor Biro Harian FAJAR di Kota Palopo, mendapat kecaman keras dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Mandar, Sulawesi Barat.

Ketua AJI Kota Mandar, Edi Junaedi, menilai tindakan anarkis yang dipicu ketidak puasan hasil pemilukada tersebut merupakan presiden buruk dalam proses berdemokrasi di Kota Palopo.

Membakar kantor media dan beberapa fasilitas umum lainnya, kata Edi, merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji.

"Menang dan kalah dalam pemilihan adalah hal biasa. Seharusnya peserta pemilukada baik kandidat maupun pendukung mesti siap mental menerima hasil keputusan dalam berdemokrasi," tegasnya, Selasa petang 2 April.

Yang kalah sekiranya memberikan ucapan selamat kepada pemenang, bukannya mobilisasi massa untuk bertindak brutal dan anarkis. Sebab buntut-buntutnya yang dirugikan adalah masyarakat umum. 

"Yang jelas segala tindakan pengrusakan dalam bentuk apapun merupakan perbuatan tidak terpuji dan pelanggaran hukum. Sehingga penegak hukum diminta untuk menindak tegas pelaku pengrusakan tersebut," tegasnya.

Senada dengan itu, sekretaris AJI Kota Mandar, Farhanuddin, meminta kepada masyarakat jika merasa tidak puas dengan pemberitaan media, agar menggunakan hak jawab dalam melakukan protes. Bukan bertindak anarkis sampai merusak fasilitas media.

"Dalam melaksanakan tugasnya, jurnalis selalu mengedepankan kode etik dan prinsip-prinsip jurnalistik. Sehingga jika ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan, sebaiknya menempuh jalur yang beretika dan bermoral pula," tutur Farhan.

Seorang anggota AJI Kota Mandar, Ali Muchtar, menambahkan, pengrusakan fasiltas media lokal dan Biro FAJAR di Palopo tak ubahnya sikap membungkam kebebesan pers yang telah dilindungi UU.

"Kami sebagai Jurnalis yang berkedudukan di Sulbar tidak menerima pembakaran dua kantor media itu di Palopo. Perbuatan tersebut kami anggap sebuah penindasan terhadap insan pers dimuka bumi ini. Sekiranya oknum yang tidak bertanggungjawab itu dihukum setimpal perbuatannya," pinta Ali.

(Sumber: Fajar Online)

Read More →

07:16

Berita

Stikosa AWS Beri Award untuk Media

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi – Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa AWS) untuk pertama kalinya menggelar acara Stikosa AWS Media Award 2013 di Hotel Garden Palace Surabaya, Rabu (13/3).

Acara ini diadakan untuk memberi penghargaan kepada media, khususnya media cetak. Penghargaan diberikan hanya untuk empat pemenang dengan kategori berita terbaik, feature terbaik, foto terbaik dan koran dengan berita pembangunan terbaik.

Baca juga: Siapa Bilang AWS Cuma Jurnalistik? Seni dan Sastra Oke Juga dan Dilema Demokrasi di Negara Pancasila

Ketua Panitia Stikosa AWS Media Award 2013, Sirikit Syah menjelaskan, untuk bisa menjadi pemenang dalam award ini ada kriterianya. “Dilihat dari rumus jurnalistik seperti ABC (Accuracy, Balance, Clarity), 5 W 1H (Who, What, Where, When, Why, How), cover bothside. Dan kalau tulisan feature ditambah human interest,” ungkapnya.

Selain itu, karya juga pernah dimuat di media cetak dengan random sampling selama enam bulan. “Ada 11 media cetak yang kita nilai dalam award ini. Diambil yang oplahnya terbesar dan jangkauannya luas di Indonesia,” ujar dia.

Diantaranya Harian Surya, Kompas, Republika, Seputar Indonesia, Bali Pos, Suara Merdeka, Media Indonesia, Koran Tempo, Jawa Pos, Pikiran Rakyat dan Kedaulatan Rakyat.

Sirikit menambahkan, award ini diberikan untuk mengapresiasi karya jurnalistik terbaik di Indonesia. “Yang jelas, ajang pemberian penghargaan diharapkan akan mampu mengangkat nama Jawa Timur di kancah media di Indonesia yang sekarang memiliki wilayah pers atau media yang
paling dinamis,” kata Sirikit.

Sementara Wakil Gubernur jatim, Saifullah Yusuf, yang ikut hadir dalam acara itu berharap award untuk media bisa diadakan setiap tahunnya. “Kalau perlu setiap tahun dan kategorinya lebih banyak lagi, ya kita dukunglah, luar biasa ini, untung ada Stikosa bukan Istighosah,” pungkasnya lantas tertawa.

(Sumber: LENSAINDONESIA.COM)

Read More →

07:13

Berita

Pers Harus Berani Wartakan Fakta

Peringatan puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2013 tingkat Sumbar di Sim­pangapek, Kabupaten Pa­saman Barat (Pasbar), kemarin (30/3), mengelorakan se­ma­ng­at baru bagi insan pers di Sumbar. Insan pers dituntut berani mengangkat fakta dan realita, sebab tak ada berita tanpa aksi.

Penegasan itu diutarakan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Tarman Azzam. Dia men­yebutkan bahwa kemajuan dae­rah tergantung pada keberadaan pers, di samping kualitas pe­merintah, keberadaan sum­ber­daya manusia (SDM) dan sum­berdaya alam (SDA). Plus, ke­hadiran perbankan, kesehatan, perdagangan, pendidikan, dan infrastruktur.

“Keberadaan pers dapat mem­berdayakan suatu daerah. Tan­pa pers, keterbukaan inf­or­masi dan program daerah bisa stagnan,” kata Tarman Azzam pada acara digelar di aula kantor Bupati Pasbar mulai pukul 10.00 itu.

 Tarman Azzam me­ngi­ngat­kan mengingatkan, insan pers harus kritis sesuai hukum dan kode etik jurnalisitik. “Pers itu harus menjadi penuntut kea­dilan dan kebenaran. Tidak takut, tidak menyerah pada musuh. Bukan itu saja, war­ta­wan itu harus banyak akal dan kaya siasat,” tegasnya.

Kebebasan pers di Indonesia, aku Tarman Azzam, masih memiliki kendala mulai kua­litas SDM, profesionalitas, dan kesejahteraan pers juga belum terjamin. “Kendala lainnya, belum kuat budaya demokrasi, transparansi dan akun­ta­bilitas. Akses informasi be­lum terbuka secara normal, serta lingkungan hidup dan HAM masih ada bermasalah. Untuk membangun daerah itu, juga harus memiliki antusiasme tinggi mulai dari kerja keras dan disiplin,” sebutnya.

Selain Tarman Azzam, pun­­­cak HPN Sumbar itu juga di­hadiri Wakil Menteri Per­hubungan (Wamenhub) RI Bambang Susantono, Gu­ber­nur Sumbar Irwan Pra­yitno, Bupati Pasbar Ba­ha­ruddin R, Wabup Pasbar Syahrul Dt Marajo, Sekkab Pasbar Yul Rizal Baharain, Ketua PWI Sumbar Basril Basyar. Juga, tokoh pers, awak media, para wartawan, dan undangan lain­nya.

Wamenhub Bambang Su­san­tono mengatakan, selain menghadiri HPN 2013, ke­hadirannya di Pasbar juga untuk meninjau Bandara Pu­sako Anak Nagari. Sepanjang per­syaratan membuka bandara di daerah terpenuhi, pihaknya tidak akan mem­per­sulit.

“Kalau bisa jangan Pas­bar saja membuka ban­dara, tapi kabupaten lain di Sumbar juga harus mengusulkan pem­bukaan bandara. Ten­tunya, daerah itu juga harus me­menuhi persyaratan dan pe­ra­turan,” ujarnya.

Di sisi lain, Gubernur Sum­bar Irwan Prayitno me­nga­takan, peranan pers mem­bangun daerah terbukti dapat membawa perubahan lebih baik. Dia berharap media da­lam memberitakan suatu be­rita, harus sesuai kode etik jur­nalistik dan undang-un­dang. Kalau sudah dijalankan aturan jurnalistik itu, dia yakin pem­beritaan juga tidak bakal be­rmasalah di kemudian hari.

“Pe­kerjaan wartawan ini san­gat mulia dan sangat dihargai karyanya. Melalui HPN ini, diharapkan dapat membawa kemajuan daerah. Sesuai temanya ’Pers bermutu, nagari m­aju’,” kata Gubernur Sum­bar.

Bupati Pasbar Baharuddin R ­mengatakan, kegiatan HPN ini diharapkan mampu mem­bawa kemajuan daerah. Selain itu kehadiran rombongan Ke­men­hub dan gubernur Sum­bar, diharapkan mampu mem­percepat operasional Bandara Pusako Anak Nagari Laban, di Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo.

“Kehadiran bandara udara tidak serta merta mencari keuntungan saja bagi Pemkab Pasbar. Ter­penting, dampak kehadiran bandara bisa meningkatan pe­rekonomian masyarakat secara keseluruhan,” kata Bupati Pasbar.

 (Sumber: Padang Ekpres)

Read More →

07:08

Berita