TEMPO Interaktif, Bandung - Pasangan nomor urut 7, Dadang M Nasaer – Deden R Rumaji, unggul sementara dalam Pemilihan Kepala Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang digelar pada Ahad (29/8).
SOREANG, (PR).-
Tim pemenangan pasangan Dadang M. Naser-Deden R. Ru-mandji (DNDR) meminta kepolisian segera mengungkap kasus rekayasa teknologi informasi (TI) penghitungan suara
DAYEUHKOLOT, TRIBUN - Tingkat partisipasi pemilih pada pemilukada Kabupaten Bandung pada Minggu (29/8), hanya berkisar 55 persen. Angka ini turun 15 persen dari partisipasi memilih pada pileg dan pilpres 2009 silam.
SOREANG, (PRLM).- Ketua Tim Advokasi Hukum pasangan nomor urut 5 Yadi Srimulyadi-Rusna Kosasih, Toni Permana, mengatakan tidak akan menerima hasil tabulasi real count versi KPU Kab. Bandung jika belum ada klarifikasi resmi dari KPU Kab. Bandung mengenai dugaan manipulasi suara di beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
SOREANG, (PRLM).-Hanya 63 persen (15.621 pemilih) warga Kabupaten Bandung yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah masa bakti 2010-2015. Angka tersebut didapat dari 24.660 pemilih di 58 TPS.
Demikian dikatakan Sekertaris Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Bandung, Fauji Arif, Minggu (29/8). Dia menjelaskan, sejak tadi pagi, sebanyak 745 relawan yang disebar di 745 TPS melakukan pemantauan. "TPS yang dijadikan sample ada 14 kecamatan. Dari sample tersebut, didapat tingkat partisipasi pemilih yang rendah," kata Fauji.
Selain tingkat partisipasi, dari pemantauan dan penelitian ditemukan juga pelanggaran. Diantaranya DPT ganda di TPS 28 Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, kemudian TPS 7, Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, dan TPS 32 di Desa Cangkuang, Kecamatan Dayeuhkolot. (A-195/A-122)
Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/node/121032
BANDUNG, (PRLM).- Enam pasangan cabup dan cawabup peserta pemilukada Bandung, menuntut Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab. Bandung dibekukan. Mereka juga meminta KPU Jabar mengambil alih perhitungan suara dengan cara manual.
Perwakilan enam calon bupati-wakil bupati, Ridho Budiman Utama, menegaskan, tuntutan itu dilontarkan karena KPUD Kab. Bandung diduga telah melakukan kecurangan dalam penghitungan suara secara elektronik.
"Jika KPU Jabar mengambil alih rekapitulasi dan dilakukan secara manual, maka kecurigaan dan indikasi kecurangan bisa dihilangkan. Jika perhitungan masih dilakukan KPUD dan terjadi penggelembungan suara, dikuatirkan akan memancing gejolak massa dari para pendukung keenam pasangan calon. Jadi, sebaiknya KPU Jabar cepat bertindak," ujarnya kepada wartawan, di sebuah hotel di Kota Bandung, Selasa (31/8) petang.
Ridho menambahkan, dugaan penggelembungan suara secara sistematis yang dilakukan KPUD, merupakan tindak pidana. "Ini bukan sengketa pilkada. Ini jelas-jelas tindak pidana penipuan. Terlebih lagi, penipuan itu memakai uang negara yaitu untuk pengadaan TI (teknologi informasi) dan software yang digunakan KPUD Kab. Bandung. Jadi tentunya bisa diselidiki kepolisian," katanya.
Bentuk kecurangan penggelembungan suara melalui software itu, juga sempat dipraktikan dalam jumpa pers tersebut. Dengan memakai software tersebut, data suara untuk pasangan nomor 7, dapat diutak-atik sehingga berujung pada besarnya suara yang dikumpulkan pasangan nomor 7. Sementara, untuk enam pasangan lainnya, data suara tidak bisa dirubah karena terkunci.
Para perwakilan enam pasangan itu juga menilai Bupati Bandung Obar Sobarna yang terlihat mendukung salah satu calon. Padahal, semestinya, seorang kepala daerah dilarang memihak ke calon-calon pengikut pilkada dan bersikap netral. Karena itu, keenam pasangan calon mendesak DPRD Kab. Bandung memanggil Obar Sobarna untuk dimintai pertanggungjawabannya karena sikap memihaknya itu. (A-128/das)***
Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/node/121233
Bandung - KPU Kabupaten Bandung mengakui ada kesalahan penghitungan suara secara elektronik. Buntutnya seorang CPNS staf KPU yang diduga kuat telah salahgunakan wewenang dipecat. CPNS yang berinisial TM itu, diberhentikan sejak 29 Agustus kemarin karena merekayasa rumus penghitungan suara cepat.
Hal itu diungkapkan ketua KPU Kabupaten Bandung Osin Permana saat ditemui di Kantor Kecamatan Banjaran Jalan Raya Banjaran, Selasa (31//8/2010). "Sejak tanggal 29, TM sudah tidak masuk kerja dan kami sudah menggelar pleno, hingga keluar keputusan TM dibebastugaskan," ujar Osin.
Osin mengatakan, KPU membagikan CD pada awal Agustus yang berisi program excel untuk penghitungan quick count versi KPU, yang telah dirancang sedemikian rupa.
"Kami hanya membuat formulir elektronik berupa microsoft excel. Tapi ketika dibagikan ke petugas PPS dan PPK ternyata ada yang mengubah rumusnya, dan kami
sudah melakukan identifikasi bahwa itu benar dilakukan oleh TM," jelas Osin.
Namun terkait melejitnya suara cabup nomor urut 7 yaitu Dadang Naser-Deden Rumadji, Osin menyangkal jika KPU melakukan penggelembungan suara. Menurutnya
KPU tidak mengarahkan opini publik pada 1 pasangan calon.
"Penggelembungan suara itu dasarnya darimana kami juga tidak membuat atau mengarahkan opini publik. Media saja yang menyebarkan tulisan," kilah Osin.
Hingga kini, kata osin, KPU belum bisa memastikan apakah pemilu akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran, karena penghitungan masih belum selesai. Saat ini, penghitungan suara dilakukan secara manual di masing-masing PPK.
Sementara itu hasil quick count versi KPU telah ditutup Senin (30/8/2010) malam dimana Dadang-Deden menempati urutan pertama dan Ridho-Darus di urutan kedua.
Perolehan suara terakhir versi KPU hingga senin pukul 21.00 WIB