Bola Panas di Senayan, ke Mana Lagi Bergulir?

Melihat proses pemilihan pimpinan MPR 2014-2019, saya jadi teringat suasana sidang di Senayan pada awal Oktober 1999. Memang dinamikanya tidak persis sama, tetapi hasil akhirnya sama-sama menunjukkan ketidakberdayaan PDI Perjuangan (PDI-P) menguasai parlemen walaupun nyata-nyata sebagai pemenang pemilu, dan mendapatkan jumlah kursi terbanyak di Senayan,

Pemilu 1999 diikuti 48 parpol dan menghasilkan lima partai peraih suara terbanyak sebagai berikut: PDI Perjuangan (33,74%), Partai Golkar (22,44%), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB, 12,61%), Partai Persatuan Pembangunan (PPP, 10,71%), dan Partai Amanat Nasional (PAN, 7,12%).

Ketika itu, meski PAN memiliki suara paling sedikit dibandingkan empat parpol lainnya, namun lobi kelompok poros tengah berhasil mengusung Amien Rais menjadi Ketua MPR. Sebelumnya, Akbar Tanjung (Golkar) terpilih sebagai Ketua DPR. Dan ketika pemilihan Presiden melalui voting, Megawati dikalahkan oleh Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Dalam pertarungan politik Tahun 2014, PDI-P lebih beruntung karena pemilihan presiden secara langsung telah meloloskan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019. Sedangkan pada tahun 1999, Megawati harus rela hanya menjadi Wapres mendampingi Gus Dur, dan di Senayan gagal menempatkan kadernya menjadi ketua DPR dan MPR.

Ketidakberdayaan PDI-P terulang lagi saat memperebutkan posisi ketua DPR dan MPR dalam sidang paripurna yang berlangsung sejak 1 Oktober 2014. Posisi pimpinan DPR disapu bersih oleh Koalisi Merah Putih (KMP) dengan menempatkan Setya Novanto (Golkar) sebagai Ketua DPR, yang didampingi anggota partai koalisi sebagai wakilnya, yakni Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Fahri Hamzah (PKS), dan Taufik Kurniawan (PAN). Saat pemilihan berlangsung, fraksi PDI-P bersama mitra koalisinya –PKB, Nasdem. Hanura—walk out dari ruang sidang.

PPP, partai yang paling awal bergabung dengan KPM tidak mendapat jatah di pimpinan DPR karena dijanjikan di posisi pimpinan MPR. Namun saat akan berlangsung pemilihan pimpinan MPR, partai berlambang Kabah itu menyeberang ke kandang banteng. Kabar ini sempat membuat pemilihan pimpinan MPR tertunda, karena para petinggi parpol harus melakukan lobi-lobi akibat perubahan peta kekuatan politik, dan juga karena keikutsertaan unsur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang memiliki 132 anggota.

Dengan hengkangnya PPP ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH), kubu PDI-P tentu saja mendapat tambahan suara. Di atas kertas, kekuatannya menjadi 246 suara, berasal dari PDI-P (109), PKB (47), PPP (39), Nasdem (35) dan Hanura (16). Jumlah itu masih kalah dengan modal suara KMP minus PPP yang memiliki 314 suara yakni dari Golkar (91), Gerindra (73), Demokrat (61),  PAN (49) dan PKS (40).

Karena itu. KIH kemudian mengusung Osman Sapta Odang dari DPD sebagai calon Ketua MPR, dengan harapan bisa mendapat tambahan 132 suara. Secara resmi KIH mengajukan paket calon pimpinan MPR terdiri Osman Sapta Odang (DPD), Salah Basarah (PDIP), Imam Nahrawi (PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Hasrul Azwar (PPP).

Namun langkah KIH segera direspon KMP dengan juga memasukan Osman Sapta Odang sebagai salah satu calon wakil ketua MPR. Sehingga, KMP kemudian mengusulkan paket calon pimpinan MPR terdiri Zulkifli Hasan (PAN), Mahyudin (Golkar), EE. Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Osman Sapta Odang (DPD).

Hasil pemungutan suara, kubu KMP unggul dengan memperoleh dukungan 347 suara, sedangkan kubu KIH mendapat 330 suara, dan 1 suara lagi abstain. Meskipun kalah dalam pertarungan memperebutkan kursi pimpinan MPR, kali ini kubu PDI-P tidak meradang seperti ketika KMP menyapu bersih kursi pimpinan DPR.

Kegaduhan Politik

Kegagalan KIH menguasai kursi pimpinan parlemen merupakan kekalahan lanjutan dari dinamika politik sebelumnya yang juga berlangsung di Senayan. Pada 8 Juli 2014, KMP berhasil mengesahkan RUU MD3, yang poin pentingnya berupa perubahan pimpinan DPR dan alat kelengkapannya yang semula merupakan hak partai pemenang pemilu, menjadi dipilih secara langsung melalu rapat pleno dengan sistem paket.

Lalu, pada 1 September 2014, KMP juga berhasil memenangkan pertarungan dalam Rapat Paripurna pengesahan Tatib pemilihan pimpinan DPR dengan usulan sistem paket. Dalam sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada pada 26 September 2014, KMP meraih kemenangan, meski kemudian hasilnya dianulir oleh Presdien SBY dengan mengeluarkan Perpu.

Banyak yang berpendapat kekalahan bertubi-tubi PDI-P dalam pertarungan di Senayan bermuara dari sikap kaku Megawati yang terkesan ogah memperbaiki hubungan dengan SBY selaku “penentu” kebijakan Partai Demokrat. Di sisi lain, partai berlambang Mercy ini, piawai mengolah potensinya sebagai parpol penentu dalam pertarungan KMP dengan KIH.

Ketika Pilpres 2014, Demokrat menyatakan netral, dan mempersilakan kadernya manyalurkan aspirasi baik ke KMP maupun KIH. Saat berlangsung parpiurna pengesahan RUU MD3, Demokrat melakukan walk out, sehingga melempangkan jalan KMP mengalahkan KIH.

Seingat saya, sampai berlangsung agenda pemilihan pimpinan DPR dan pimpinan MPR, fraksi Demokrat juga tidak pernah secara resmi menjadi bagian permanen KMP. Namun, dalam  pemilihan pimpinan DPR dan MPR, mudah ditebak kalau suara Demokrat mengalir ke KMP.

Bila KMP solid menggalang kekuatan di Senayan, dua kemungkinan bisa mewarnai dinamika poliitik Indonesia lima tahun kedepan, yang bisa lebih gaduh ketimbang era SBY. Kemungkinan pertama, seperti diungkapkan banyak pengamat, manuver KMP bisa menjadi sandungan kabinet Jokowi-JK dalam menjalankan program yang dicurigai sebagai proyek pencitraan. Kemungkinan kedua, dan yang ini sangat kita harapkan, KMP --juga KIH-- benar-benar menjadi penyeimbang sekaligus pengawas program pemerintahan Jokowi-JK, agar muatan dan tujuannya benar-benar semata-mata ditujukan untuk kemajuan Indonesia.

Peran mana yang akan dilakukan KMP, kita tunggu saja setelah pasangan Jokowi-JK dilantik menjelang akhir Oktober 2014. Sejak saat itulah kita bisa menyaksikan akan kemana bola panas di Senayan bergulir di era orde terbaru ini. (zamsaja)

Read More →

22:16

Opini

Nonton Akrobat Politik di Taman Kanak-kanak Senayan

Menonton sidang anggota DPR saat menyampaikan pimpinan fraksi pada Kamis (2/10/14) dnihari, saya jadi teringat ucapan Gus Dur (alm) beberapa tahun silam, yang menilai suasana di Gedung Senayan seperti taman kanak-kanak.

Kegaduhan terjadi hanya beberapa jam setelah para --katanya-- wakil rakyat itu dilantik dan mengucapkan sumpah, dalam hajatan yang berbiaya Rp.16 miliar itu.

Beberapa anggota dewan bukan sekadar terus menginterupsi, tetapi bahkan berbondong-bondong beranjak dari kursi dan bergerombol di podium pimpinan sidang. Beberapa diantaranya nyerocos sambil menunjuk-tunjuk pimpinan sidang.

Akibatnya, sidang berlangsung a lot, dan waktu terbuang percuma karena harus beberapa kali diskors. Padahal yang menjadi penyebab molornya sidang bukan karena terjadi perdebatan perihal substansial untuk membela kepentingan rakyat yang mereka wakili, tetapi sekadar berebut kursi pimpinan lembaga yang kerap dianggap terhormat itu.

Tontonan yang disaksikan puluhan juta orang (bahkan mungkin lebih) karena disiarkan langsung oleh televisi itu, diantaranya TVOne, menyuguhkan betapa menyedihkan ketaatan beberapa anggota dewan terhadap aturan yang sebelumnya telah disepakati. Kondisi faktual tersebut bisa menjadi sinyal untuk kelangsungan dinamika politik lima tahun kedepan, yang kemungkinan kerap diwarnai kegaduhan akibat tarik menarik kepentingan.

Buat saya, akrobat para aktor politik di Gedung Senayan itu sungguh memalukan. Rasanya tidak pantas diberi predikat wakil rakyat, yang akan menerima total gaji lebih dari setengah miliar rupiah per tahun. Saya pun jadi ragu, para aktor politik yang terbelenggu sebagai kepanjangan partai, akan sungguh-sungguh membela kepetingan rakyat, paling tidak konsituen yang telah mengantar sang aktor politik duduk sebagai anggota DPR RI.

Setelah menonton akrobat politik saat penyampaian pimpinan fraksi itu, saya jadi sadar untuk tidak terlalu berharap agar mereka benar-benar mewujudkan kehendak rakyat. Sebab, boleh jadi banyak diantara mereka yang sudah lupa kepada rakyat yang telah mengantarnya menjadi anggota legislatif. Namun setidaknya, masih tersisa satu harapan agar paling tidak selama lima tahun kedepan tidak ada anggota DPR yang terjerat hukum, terutama kasus korupsi, seperti terjadi pada periode-periode sebelumnya. Meski saya ragu, harapan terakhr itu pun bisa terwujud.

Bukan putus asa atau pesimistis terhadap kinerja anggota dewan yang pada periode 2014-2019 ini terdiri 318 wajah baru dan sisanya, 242 orang merupakan 'pemain' lama, Bisa jadi para anggota dewan wajah baru itu maju dengan semangat idealisme benar-benar demi kepentingan rakyat. Namun saat melihat sidang di hari pertama, tampaknya kendali masih dikuasai para pemain lama yang karena jam terbang lebih piawai berakrobat politik.

Saya bahkan agak kuatir kalau dinamika politik di Indonesia lima tahun kedepan akan menyerupai suasana era Gus Dur menjadi Presiden, yang kerap diwarnai kegaduhan karena tarik menarik kepentingan. Bisa jadi pada periode ini para aktor politik lebih fokus menyongsong era pemilihan calon anggota legislatif dan calon presiden dalam satu paket pada Pemilu 2019.  (zamsaja)

Read More →

22:10

Opini

Jadi Presiden, Jokowi Janji Akan Lebih Longgar terhadap Pers

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo mengaku tidak ingin ada pengamanan terlalu ketat terhadap pers yang akan meliput berbagai kegiatannya sebagai presiden nanti. Apalagi, dia juga sudah mendapatkan pesan khusus dari para pemimpin redaksi media massa yang tergabung dalam Forum Pemred.

"Tadi dibicarakan, kalau sudah di istana itu dengan pers seperti apa," kata Jokowi seusai menggelar pertemuan tertutup dengan para pemred di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2014) malam.

Jokowi mengaku akan meninggalkan tradisi pengamanan yang ketat pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selama ini, wartawan yang meliput kegiatan kepresidenan harus menggunakan ID pers khusus dan pakaian rapi. Wartawan juga hanya bisa mendapatkan keterangan SBY melalui konferensi persnya, bukan wawancara secara langsung.

"Maunya saya ya seperti ini sajalah, di mana-mana bisa (wawancara)," kata Jokowi.

Jokowi menyadari bahwa keberadaan pers sangat penting dalam mengawal sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, dia tidak ingin membatasi ruang kerja peliputan media.

"Ya, kita perlu dapat masukan-masukan, perlu mendapatkan input dari siapa pun. Pemred mempunyai telinga yang banyak di mana-mana, info yang banyak di mana-mana," ucap Jokowi.

Sumber: Kompas

Read More →

03:43

Berita

Jokowi Tak Ingin Ikuti Gaya Jumpa Pers SBY

VIVAnews - Setelah terpilih menjadi presiden, Joko Widodo berharap tidak ada perubahan pengamanan terhadap awak media yang melakukan peliputan. Pria yang akrab disapa Jokowi ini berharap bisa mengubah tradisi di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana para awak media hanya menunggu konferensi pers.

"Maunya saya, ya seperti ini sajalah, di mana-mana bisa wawancara," katanya usai pertemuan tertutup dengan para pemimpin redaksi (pemred) sejumlah media di Jakarta, Selasa, 2 September 2014.

Jokowi merasakan keuntungan dengan kedekatannya dengan media massa. Ia merasa terbantu dalam menjalankan pengawasan semua program. Selain itu, ia juga mengaku banyak mendapatkan masukan dari media.

"Ya kita perlu dapat masukan-masukan. Kita perlu mendapatkan input dari siapapun. Media infonya banyak dari mana-mana," ujarnya.

Oleh sebab itu ia mengatakan akan melakukan pertemuan rutin dengan para pemred media setelah resmi dilantik."Ya di istana, pertemuan dua bulan sekali," katanya.

Jokowi menjelaskan alasan kenapa pertemuan rutin harus dilakukan dengan para pemred. "Pemred punya telinga yang banyak. Di mana-mana info yang banyak," ujar dia.

Sumber: VIVAnews

Read More →

03:38

Berita

Status Akun Facebook SBY Luruskan Berita Cikeas Diplintir-plintir

LENSAINDONESIA.COM: Manajemen imij personal Presiden SBY di akhir masa jabatannya belakangan, agaknya, semakin maksimal berupaya meluruskan dan mengimbangi berita tentang jati diri SBY cenderung diplintir-plitir media massa, termasuk jejaring sosial.

Faktanya, dalam momen-momen tertentu bukan cuma rajin menayangkan rekaman wawancara langsung SBY di studio internal Istana lewat youtube. Tapi, juga rajin memuncul informasi di status akun sosmed seperti Facebook. Isinya pun cenderung meluruskan –versi SBY– berita media massa yang beredar di publik.

Baca juga: Max Sopacua tuding pemilik media giring opini Demokrat pecah dan Kedubes Korsel tegaskan warganya tak terlibat hacker jebol situs KPU

Seperti berita heboh tentang pertemuan SBY dan koalisi Merah Putih di Cikeas Selasa kemarin (2/9/14). Pada sekitar Pukul 11.00 WIB, Rabu siang tadi (3/9/14) muncul di status akun facebook khusus yang bernama Susilo Bambang Yudhoyono. Isinya pun informasi yang disusun semacam berita straight news.

Penyajiannya juga terkesan menyejukkan, dan bertolak belakang dengan kabar yang berkembang di publik. Diketahui, kabar beredar melebar dengan berbagai spekulasi tentang posisi SBY sebagai orang nomer satu di Partai Demokrat dalam menghadapi dua kubu antara Jokowi dan Prabowo menjelang disahkannya pemerintahan Jokowi-JK 20 Oktober mendatang.

Berikut ini kutipan status dari facebook Susilo Bambang Yudhoyono;

Sambil menikmati sarapan nasi kuning, Selasa (2/9) pagi, Presiden SBY menerima silaturahmi Koalisi Merah Putih sebagai bagian dari komunikasi yang dibangun Kepala Negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi di kediamannya, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden SBY menyampaikan apresiasinya terhadap Koalisi Merah Putih yang mengambil sikap untuk mengakui hasil Pilpres 2014 sebagai bakti mereka terhadap bangsa.

“Memang Pilpres sekarang sangat dinamis, bahkan dunia beri apresiasi pada saya. Pemilu, baik Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden berjalan damai dan demokratis,” ungkap Presiden SBY.

Dalam keterangan pers, Presiden SBY sampaikan bahwa pilihan Koalisi Merah Putih untuk aktif mengawal pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang diperlukan, apabila hal itu ditujukan sebagai bagian dari check and balance.

“Untuk memastikan haluan negara, kemajuan pemerintah dan jalannya pemerintah itu berjalan benar, maka peran itu diperlukan. Itu inti pertemuan,” Presiden menambahkan.

Sebelumnya, Kepala Negara telah bertemu Joko Widodo di Bali untuk mengkomunikasikan informasi dan keterangan mengenai agenda kenegaraan yang sedang berlangsung hingga tahun depan kepada Presiden terpilih tersebut.

Pertemuan yang berlangsung selama satu jam tersebut dihadiri oleh pimpinan partai dalam Koalisi Merah Putih, diantaranya adalah Hatta Rajasa dan Taufik Kurniawan (PAN), Fadli Zon (Gerindra), Idrus Marham dan Tantowi Yahya (Golkar), Hidayat Nurwahid dan Fahri Hamzah (PKS) dan BM Wibowo (PBB). @licom-9.
Sumber:LENSAINDONESIA

Read More →

03:22

Berita

Presiden Alakadarnya

Jawa Barat jadi medan perang perebutan suara dua pasangan kandidat Capres-Cawapres yang akan berlaga pada Pilpres 9 Juli 2014. Media memberitakan banyak pihak ramai-ramai  menggelar deklarasi mendukung pasangan Capres-Cawapres.  Tersiar pula kabar masing-masing kubu saling mengklaim bakal jadi pemenang dan tak jarang diselipi pernyataan membuka aib lawan sebagai bumbu kampanye.

Mengikuti hiruk pikuk panggung politik jelang Pilpres ini saya jadi teringat lagu Iwan Fals: “Asyik Ga Asyik”. Lagu itu berisi lirik antara lain: “…Dunia politik dunia bintang.  Dunia hura hura para binatang. … Rakyat nonton jadi supporter. Kasih semangat jagoannya.  Walau tau jagoannya ngibul…”

Fenomana jadi “supporter” itu yang kini lagi marak dimana-mana.  Banyak Sesepuh, Pemimpin Organisasi, petinggi Ormas, mantan pejabat, dan (katanya) kelompok relawan menjadi pemain politik dadakan dengan menyatakan dukungan kepada jagoannya.

Kalau hanya menyatakan dukungan sih “sabodo teuing”. Tapi ada yang sok yakin mengajak rakyat untuk memilih kandidat yang mereka dukung. Ini yang keterlaluan.  Kalau ternyata rakyat salah pilih, sama saja dengan menjerumuskan. Bukannya negeri  ini jadi lebih maju, tapi malah mundur makin menjauh dari gerbang kemerdekaan seperti diamanatkan Konstitusi.

Soal dukung mendukung memang hak azasi setiap orang. Namun, kalau hendak mengajak rakyat untuk memilih kandidat yang didukung harus jelas dulu apakah calon yang ditawarkan itu memenuhi kriteria sesuai harapan rakyat?

Bagi rakyat Jabar, kriteria calon pemimpin yang mumpuni sudah sejak berabad silam terangkum dalam lima kata :  “cageur”, “bageur”, “bener”, “singer”, “pinter”, yang dalam Bahasa Indonesia secara berurutan memiliki arti “sehat”, “baik”, “benar”, “mawas diri”, “pandai/cerdas”.

“Cageur” bukan sekadar sehat jasmani dan rohani, tetapi juga cerminan watak yang mampu berpikir dan bertindak secara rasional-proporsional dilandasi nilai moral.

“Bageur” mencerminkan sifat kemanusiaan dengan menjunjung akhlak mulia terhadap sesama. Lebih jauh, karakter tersebut dijewantahkan dalam sikap dan tindakan “silih asih”, yang bermakna saling menyayangi, berempati, bertenggang rasa dan simpati.

“Bener” bearti amanah, tidak berbohong, tidak berkhianat, menunjung tinggi integritas, selalu konsisten  membuktikan ucapan sesuai dengan tindakan.

“Singer” mencerminkan pribadi yang toleran, siap berkorban mendahulukan kepentingan orang lain, tidak alergi kritik, dan terbuka menerima masukan dari orang lain.

Terkahir, “pinter” mengandung arti sebagai pribadi berilmu yang keilmuannya bermanfaat buat masyarakat banyak.

Silakan Anda cermati sendiri, apakah nilai-nilai dari lima kata diatas dimiliki oleh para kandidat yang akan bertarung? Kalau pengamatan saya pribadi, tidak ada satu orang pun calon yang memenuhi kriteria di atas. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Namun, setidaknya kita bisa menentukan pribadi yang mendekati kesempurnaan.

Terkait kodrat kesempurnaan manusia, mayarakat Sunda juga punya ungkapan lain, yakni: “Lahang”, “Lohong”, “Leuheung”, dan “Luhung”. Seringkali pemuka masyarakat mengingatkan warga untuk memilih pemimpin berpatokan ungkapan diatas.

“Lahang” adalah minuman berasal dari pohon nira. Kalau diminum langsung setelah diambil dari pohon akan terasa enak dan menyegarkan, tetapi kalau diminum keesokan harinya, berubah rasa menjadi asam.  Artinya, orang seperti “Lahang” karakternya bisa berubah dari baik menjadi tidak baik.

“Lohong” merupakan istilah buat orang yang punya kecenderungan berbohong.

“Leuheung” adalah bahasa Sunda yang berarti “mending” dalam bahasa Indonesia. Karakteristiknya, apa saja dilakoni, pragmatis tanpa memikirkan resiko dan baik-buruknya dari perbuatan yang dilakukan.
Terakhir, “Luhung” mencerminkan orang berilmu, berwawasan luas, multi talenta, kaya pengalaman, taat beribadah, dan ikhlas menjalani garis takdir Tuhan.

Sejujurnya, calon yang akan bertarung secara umum hanya masuk kriteria “Leuheung” yang oleh media dicitrakan sebagai pribadi “Luhung”. Maka yang kemudian dikenali rakyat adalah sosok abu-abu, karena selain masing-masing berupaya melakukan pencitraan, tetapi pada saat bersamaan masing-masing saling mencela membuka aib.

Apa boleh buat, hanya itu kandidat yang tersedia. Entah Presiden yang kelak terpilih bisa menyelesaikan banyak persoalan yang sudah kronis menggerogoti republik ini. Utang luar negeri terus membengkak, dan sampai Maret 2014 sudah berjumlah USD 276,5 miliar. Penduduk miskin terus bertambah, yang menurut data Bank Dunia mencapai 40 persen penduduk Indonesia.

Soal lain yang sangat melukai hati rakyat adalah korupsi, yang tampaknya sulit diberantas menjadi tantangan tersendiri buat pemerintahan mendatang. Memang, beberapa tahun terakhir tampak upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret para penjarah uang rakyat ke dalam bui, tapi tak sedikit kasus yang dibiarkan mengambang selama bertahun-tahun karena disinyalir bersentuhan dengan puncak kekuasaan.

Mencermati gaya berpolitik para elite negeri ini, tak berlebihan bila banyak pengamat memperkirakan hasil pemilu 2014 (yang amburadul) tak menjanjikan untuk perubahan Indonesia yang signifikan dalam lima tahun mendatang. Jadi, anggap saja Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 ini sebagai seremoni rutin lima tahunan untuk memenuhi aturan Konstitusi. Soal hasilnya, ya terima saja apa adanya, seperti saat ini dimana KKN sudah menggurita sampai ke pelosok desa. (zamsaja)

Read More →

23:45

Opini