17 Agustus tiba, dimana-mana tampak bendera, ada yang berkibar di tiang, dipajang di kaki lima, atau sekedar penghias kendaraan. Di berbagai pelosok digelar aneka lomba. Di jalanan juga banyak kelompok orang minta sumbangan dengan dalih untuk menyambut dan memeriahkan kemerdekaan.
Tak hanya itu kesibukan menyambut hari jadi republik bernama Indonesia ini. Para bupati dan walikota mengimbau warga untuk mengibarkan sang merah putih. Juga digelar rapat paripurna khusus di gedung wakil rakyat. Masih ada lagi kegiatan yang rutin dilakukan, yakni ziarah ke makam para pahlawan.
Begitulah kemerdekaan dimaknai. Seremoni dan hura-hura. Selebihnya paling diskusi atau seminar. Dalam hitungan pekan, semuanya kembali ke suasana semula. Aktivitas rutin biasa. Tak peduli apakah pemaknaan kemerdekaan membekas, atau menguap begitu saja seiring habisnya anggaran yang kalo diakumulasi bakal bisa jadi ribuan ton beras.
Setiap tahun tak pernah ada perubahan. Janji kemerdekaan sebagaimana telah ditekadkan dalam mukadimah undang-undang dasar, tetap saja hanya menjadi slogan.
Entah apa yang ada di benak para pemimpin negeri ketika mendengar kata merdeka. Betulkah sungguh-sungguh ingin memerdekakan rakyat? Saya ragu untung menjawab “ya”.
Setengah abad lebih republik ini telah diproklamasikan. Kenyataan malah makin jauh dari kemerdekaan sesungguhnya. Pengangguran, kemiskinan, kebodohan, dan korupsi masih menjadi persoalan nasional yang belum jelas kapan bisa diatasi. Di sisi lain, utang negara terus makin membengkak.
Namun para pemimpin tetap saja merasa telah berbuat banyak. Di layar televisi masih diumbar janji tentang pendidikan gratis, tapi bahkan terjadi seorang bocah bunuh diri akibat frustasi tak bisa sekolah gara-gara tak ada biaya.
Ada pula iklan layanan masyarakat yang menjanjikan swasembada pangan, namun ternyata masih ada balita yang menderita gizi buruk, bahkan sampai meninggal dunia.
Soal pengangguran lebih parah. Perguruan tinggi berlomba menjaring mahasiswa, tapi tak ada yang bertanggung jawab ketika para sarjana yang dihasilkan ternyata cuma luntang-lantung karena tak kebagian lapangan kerja.
Begitu pula kasus korupsi, tiap tahun terus bertambah. Bukannya makin banyak koruptor yang ditangkap dan dipenjarakan, tetapi pejabat yang dipercaya membabat para koruptor malah harus berurusan dengan hukum gara-gara soal perempuan berujung pembunuhan.
Kebodohan rakyat tak cuma gampang dikelabui ketika musim pemilu atau pilkada. Bahkan untuk sekedar beranjak dari pemakai kayu bakar, tungku, dan kompor minyak ke kompor gas, sampai-sampai harus diajari lewat televisi!!!
Jadi, apa sebenarnya makna kemerdekaan yang setiap tahun diperingati?
Belum lagi bisa menemukan jawab makna kemerdekaan, eh malah datang kabar lucu dari Gedung DPR Senayan. Saat berlangsung Sidang Paripurna pidato kenegaraan yang biasa dilakukan setiap tahun menyongsong peringatan hari kemerdekaan, Ketua DPR Agung Lakono sampai lupa memimpin sesi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sang pemimpin rapat langsung mengajak hadirin mengheningkan cipta.
Ketika alpa tersebut disadari, Ketua DPR enteng saja menjawab bahwa kesalahan itu karena kekeliruan protokoler. Weleh, weleeeeh.
Mungkin dari peristiwa “kecil” yang berdampak “besar” itu kita dapat mendapatkan jawab, bagaimana pemimpin bangsa yang selama ini getol mengatasnamakan rakyat itu memaknai kemerdekaan. Yakni kemerdekaan menyalahkan pihak lain ketika kita bersalah. Duh, merdeka sekaleeeeeeee…
(17 Agustus 2009 / zamsaja)
Tak hanya itu kesibukan menyambut hari jadi republik bernama Indonesia ini. Para bupati dan walikota mengimbau warga untuk mengibarkan sang merah putih. Juga digelar rapat paripurna khusus di gedung wakil rakyat. Masih ada lagi kegiatan yang rutin dilakukan, yakni ziarah ke makam para pahlawan.
Begitulah kemerdekaan dimaknai. Seremoni dan hura-hura. Selebihnya paling diskusi atau seminar. Dalam hitungan pekan, semuanya kembali ke suasana semula. Aktivitas rutin biasa. Tak peduli apakah pemaknaan kemerdekaan membekas, atau menguap begitu saja seiring habisnya anggaran yang kalo diakumulasi bakal bisa jadi ribuan ton beras.
Setiap tahun tak pernah ada perubahan. Janji kemerdekaan sebagaimana telah ditekadkan dalam mukadimah undang-undang dasar, tetap saja hanya menjadi slogan.
Entah apa yang ada di benak para pemimpin negeri ketika mendengar kata merdeka. Betulkah sungguh-sungguh ingin memerdekakan rakyat? Saya ragu untung menjawab “ya”.
Setengah abad lebih republik ini telah diproklamasikan. Kenyataan malah makin jauh dari kemerdekaan sesungguhnya. Pengangguran, kemiskinan, kebodohan, dan korupsi masih menjadi persoalan nasional yang belum jelas kapan bisa diatasi. Di sisi lain, utang negara terus makin membengkak.
Namun para pemimpin tetap saja merasa telah berbuat banyak. Di layar televisi masih diumbar janji tentang pendidikan gratis, tapi bahkan terjadi seorang bocah bunuh diri akibat frustasi tak bisa sekolah gara-gara tak ada biaya.
Ada pula iklan layanan masyarakat yang menjanjikan swasembada pangan, namun ternyata masih ada balita yang menderita gizi buruk, bahkan sampai meninggal dunia.
Soal pengangguran lebih parah. Perguruan tinggi berlomba menjaring mahasiswa, tapi tak ada yang bertanggung jawab ketika para sarjana yang dihasilkan ternyata cuma luntang-lantung karena tak kebagian lapangan kerja.
Begitu pula kasus korupsi, tiap tahun terus bertambah. Bukannya makin banyak koruptor yang ditangkap dan dipenjarakan, tetapi pejabat yang dipercaya membabat para koruptor malah harus berurusan dengan hukum gara-gara soal perempuan berujung pembunuhan.
Kebodohan rakyat tak cuma gampang dikelabui ketika musim pemilu atau pilkada. Bahkan untuk sekedar beranjak dari pemakai kayu bakar, tungku, dan kompor minyak ke kompor gas, sampai-sampai harus diajari lewat televisi!!!
Jadi, apa sebenarnya makna kemerdekaan yang setiap tahun diperingati?
Belum lagi bisa menemukan jawab makna kemerdekaan, eh malah datang kabar lucu dari Gedung DPR Senayan. Saat berlangsung Sidang Paripurna pidato kenegaraan yang biasa dilakukan setiap tahun menyongsong peringatan hari kemerdekaan, Ketua DPR Agung Lakono sampai lupa memimpin sesi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sang pemimpin rapat langsung mengajak hadirin mengheningkan cipta.
Ketika alpa tersebut disadari, Ketua DPR enteng saja menjawab bahwa kesalahan itu karena kekeliruan protokoler. Weleh, weleeeeh.
Mungkin dari peristiwa “kecil” yang berdampak “besar” itu kita dapat mendapatkan jawab, bagaimana pemimpin bangsa yang selama ini getol mengatasnamakan rakyat itu memaknai kemerdekaan. Yakni kemerdekaan menyalahkan pihak lain ketika kita bersalah. Duh, merdeka sekaleeeeeeee…
(17 Agustus 2009 / zamsaja)
04:57